Senin, September 06 2010 
(Kedai Kebebasan –
Ketua KPK Antasari Azhar mengaku menerima pelaporan dari departemen-departemen terkait pelayanan publik tersebut. Menurutnya, masih ada resistensi yang dinilainya masih wajar.
"Salah satu bentuknya kesulitan departemen menyampaikan data-data dalam hal pelayanan publik. Sebab yang menjadi masalah dalam pelayanan publik soal suap menyuap yang sering terjadi ketika sebagian rakyat mengurus segala sesuatunya," kata Antasari di sela-sela acara hari anti korupsi se-dunia di Balai Kartini,
Karenanya, KPK sedang mempertimbangkan keefektifan pengawasan Inspektorat Jenderal dan Bawasda berada di dalam satu departemen. "Jadi seperti di negara
Sementara itu, Menneg PAN Taufik Effendy menilai adanya perbaikan pelayanan publik di daerah-daerah. Dia melihat dari hasil pilkada yang dilangsungkan, ada 140 incumbent terpilih karena sektor pelayanan publiknya yang dianggap berhasil.
"Jadi pelayanan publik menjadi ikon kampanye, apalagi pada data 2005 sebanyak 5 kabupaten yang berhasil memberikan pelayanan baik, tahun 2006 ada 9 kabupaten, 2007 ada 93 kabupaten, 2008 ada 300 kabupaten/kota. Sehingga dari tahun ke tahun sektor pelayanan publik mengalami peningkatan," jelasnya.
Menurut Taufik, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holitsik karena menyangkut sistem, lembaga, UU dan renumenerasi. Dicontohkannya, Depkeu mengalami peningkatan pendapatan setelah ada renumenerasi pajak dan bea cukai sebanyak 35%-50%. Taufik Effendy juga mengatakan pada tahap selanjutnya Kepolisian, Jaksa dan TNI akan pula dievaluasi.
Sumber: www.inilah.com
 | Versi Cetak |  | Kirim ke Teman |  | Nilai Artikel Ini: |   Rating saat ini: 4 dari 5 |
